TRANSFORMASINUSA.COM | Video mahasiswa minta maaf dan mengaku dibayar untuk demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) viral di media sosial.
Dalam demo tersebut, mereka mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Investasi Republik Indonesia/ Kepala BPKM, Bahlil Lahadalia.
Mereka pun mendesak KPK segera menangkap Bahlil atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan (IUP) serta hak guna usaha (HGU).
Dalam video yang beredar luas di media sosial itu, terlihat ada empat orang mahasiswa yang menyampaikan pernyataan.
Seorang mahasiswa bernama Rashif Agby Zharfan selaku koordinator menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, khususnya Bahlil Lahadalia.
Dirinya menyatakan aksi mereka tak murni penegakan hukum karena dibayar oleh pihak tertentu.
Menurut Rashif, demonstrasi dengan tuntutan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencopot Bahlil dari jabatannya, serta meminta KPK memproses hukum, adalah atas perintah LH.
"Perlu saya sampaikan bahwa aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada 15 Maret dilakukan bukan inisiatif kami melainkan arahan dari salah satu fungsionaris partai besar atas nama LH," ujar Rashif dalam video pada Senin (18/3/2024).
Diketahui, KPK sebelumnya diminta memproses hukum Bahlil dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan (IUP), serta hak guna usaha (HGU).
Bahlil dituding menerima fee sebesar Rp25 miliar untuk mengaktifkan kembali IUP dan HGU.
"Kami juga ingin menegaskan bahwa, demonstrasi yang dilakukan oleh kami berjalan sesuai instruksi dan arahan saudara LH termasuk mendatangi sekretariat organisasi mahasiswa dan di Tugu Tani," papar Rashif.
"Dan kami menegaskan aksi demonstrasi tadi berjalan secara damai tanpa ada konflik sehingga berita soal terjadinya konflik sebagaimana diberitakan oleh media tidaklah benar melainkan rekayasa dari pihak-pihak tertentu," sambungnya.
Dalam video tersebut, Rashif juga menyampaikan permohonan maaf kepada Menteri Bahlil, karena telah mencoreng nama baiknya dengan isu tuntutan demonya di depan gedung KPK. Ia menegaskan bahwa video klarifikasi termasuk permintaan maaf ini, dibuat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.
"Selaku pribadi dan sebagai koordinator aksi, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia atas aksi demo yang sudah kami lakukan sehingga merugikan nama baik Bapak dan keluarga," jelas dia.
Senada, pria bernama Hidayatuloh selaku pembuat spanduk demo yang bertuliskan #KPK Segera Periksa dan Tangkap Bahlil#, juga mengaku mendapatkan bayaran dari LH.
"Selaku pribadi benar hanya bertugas mencetak spanduk yang mengatasnamakan organisasi atas arahan dan perintah dari saudara LH," ucapnya.
Hidayatuloh juga mengaku mendapat arahan dari LH untuk memasang spanduk tersebut di berbagai sudut di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini ia lakukan usai berunjuk rasa.
"Saya juga sering diperintahkan untuk mencari masa aksi bayaran oleh Saudara LH untuk demo-demo pesanan dan termasuk demo di Bawaslu RI dan KPU RI pada tanggal 26 Februari 2024 terkait isu Bahlil Lahadalia intervensi KPU Papua Barat dan KPU Fakfak," tuturnya.
Atas itu semua, Hidayatuloh pun menyampaikan permohonan maaf karena telah mencoreng nama baik Bahlil.
"Saya minta maaf kepada Pak Bahlil karena telah mencoreng nama baik Pak Bahlil. Saya menyampaikan minta maaf tidak tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, sekali lagi saya minta maaf," tandasnya.
0 Komentar