TRANSFORMASINUSA.COM | Demonstrasi tolak pemilu curang di depan Kantor KPU RI, Jakarta Pusat masih berlangsung hingga pukul 19.00 WIB pada Senin (18/3).
Pantauan di lokasi, ratusan demonstran masih bertahan di depan KPU untuk menyampaikan aspirasinya.
Usai berbuka puasa dan Salat Magrib berjamaah, massa melakukan aksi bakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo, Hakim Konstitusi Anwar Usman, hingga Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Orator di atas mobil komando pun masih memekikkan tuntutan hingga kritik mereka terhadap Pemerintah dan jalannya Pemilu 2024.
"Bakar Jokowi, siap menginap!" kata orator yang disambut teriakkan kata siap dari massa aksi.
Aparat kepolisian dengan alat anti huru-hara juga masih berjaga di balik barikade beton yang memisahkan massa aksi dengan gerbang masuk Kantor KPU RI.
Sejumlah kendaraan taktis dan mobil water cannon juga masih disiagakan oleh aparat kepolisian.
Situasi arus lalu lintas dari arah Kuningan ke arah Menteng di simpang Jalan Diponegoro sedikit terhambat akibat adanya aksi ini. Namun, pengendara masih dapat melintas.
Aksi ini sempat dihadiri oleh Eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal (purnawirawan) Soenarko.
Mereka berdemonstrasi lantaran melihat banyak kecurangan pada Pemilu 2024. Mereka pun meminta agar KPU diaudit.
KPU soal Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu: Kami Sudah Terbuka
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor KPU hari ini. KPU menyebut unjuk rasa sebagai hal yang normal.
"Kalau tudingan ke KPU ya selama ini unjuk rasa kan memang sudah ada. Dan itu kalau dilihat, teman-teman perhatikan ya, di pemilu-pemilu sebelumnya, sama, proses-proses rekapitulasi menjelang penetapan juga pasti ada unjuk rasa. Tapi itu ya bagian yang normal saja," ujar Komisioner KPU RI August Mellaz di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/03/2024).
Mellaz mengatakan pihaknya tidak bisa banyak memberi respons terkait tudingan lainnya yang ditujukan kepada KPU.
Menurutnya, KPU sudah sangat transparan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
"Kalau soal tudingan-tudingan yang lain, ya bagaimana, mau katakan apa. Karena proses, kalau dikatakan KPU-nya tidak transparan, sejak rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara luar negeri ya, yang di, kalau nggak salah di akhir-akhir Februari, 28 Februari sampai sekarang, itu kemudian jadi suatu benchmark tersendiri kan, dan itu juga tidak mudah sebenarnya," lanjutnya.
Lebih lanjut, Mellaz mengatakan aksi unjuk rasa dalam tahapan proses Pemilu sudah biasa terjadi. Menurutnya, di setiap perjalanan Pemilu, aksi unjuk rasa kerap dilakukan.
"Kalau unjuk rasa ya, unjuk rasa, biasa itu. Maksud saya, saya juga tidak mengecilkan, tidak membesarkan aspirasi yang berkembang ya di luar gedung KPU. Tapi ini bagian dari fakta yang memang dalam perjalanan sepanjang pelaksanaan pemilu itu ada," ucap dia.
Mellaz kembali menegaskan KPU senantiasa terbuka dalam proses penyelenggaraan penghitungan suara.
Dia menyebut KPU tidak segan membuka proses yang berlangsung jika memang itu berdasarkan permintaan saksi peserta Pemilu dan rekomendasi dari Bawaslu.
"Tapi yang bisa kita jawab adalah proses yang kami lakukan sedemikian terbuka, proses yang kami lakukan bisa dicek oleh siapapun, proses yang kami lakukan juga bisa disclosure berdasarkan permintaan saksi peserta pemilu maupun rekomendasi dari lembaga pengawas pemilu, dan itu dilakukan secara terbuka," tegasnya.
Sumber Berita / Artikel Asli : CNN Indonesia
0 Komentar